LENGKONG, – Sejumlah masyarakat masih banyak yang keliru mengenai pemberitaan yang sempat beredar terkait pengangkatan honorer secara otomatis, padahal sudah jelas KemenPAN RB menjelaskan bahwa pendataan Non ASN tak membuat tenaga honorer jadi PNS tanpa tes. Melalui postingan Instagram resmi, KemenPAN RB jelaskan bahwa pendataan Non ASN bukan untuk pengangkatan honorer jadi PNS tanpa tes. Hal ini menegaskan bahwa pendataan non ASN tak membuat tenaga honorer jadi PNS, apalagi tanpa melalui tes atau secara otomatis. Dikutip dari akun Instagram resmi kemenpanrb, disebutkan bahwa pemerintah tengah melakukan pendataan non ASN dengan tujuan utama dijadikan sebagai landasan dalam pemetaan tenaga honorer di lingkungan instansi pemerintah. Baca Juga Ini Tujuan Pendataan Tenaga Non ASN Sebenarnya, Warganet Kemarin Sampe Lembur-Lembur Dikira Pemberkasan Pendataan non ASN KemenPAN RB diinformasikan akan berlangsung hingga 30 September 2022 sebelum pemetaan yang berkaitan dengan rencana tenaga honorer akan dialihkan menjadi Outsourcing pada tahun 2023. Tujuan Pendataan non ASN 2022 ini ditujukan juga untuk memastikan apakah tenaga non Aparatur Sipil Negara ASN sudah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan instansi terkait atau tidak. Lantas, apa sebenarnya tujuan dari pendataan non ASN 2022 jika bukan untuk pengangkatan tenaga honorer jadi PNS tanpa tes? Berikut penjelasan singkat dari KemenPAN RB. Baca Juga Kasihan Honorer Tua, Pendataan Non ASN Usia Lebih 56 Tahun Ditolak Karena Hal Ini Tujuan dari pendataan non ASN tenaga honorer di instansi pemerintahan yakni untuk memetakan serta memvalidasi data pegawai non ASN mulai dari segi sebaran, jumlah, kualifikasi serta kompetensi agar mempunyai kualitas. Kemudian, pendataan Non-ASN ditujukan juga untuk memvalidasi apakah tenaga honorer yang telah diangkat oleh instansi pemerintah sudah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi atau belum. Terakhir, pendataan non ASN BKN bertujuan untuk memetakan atau roadmap penataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah, bukan untuk pengangkatan jadi PNS. Sementara untuk alur pendataan non ASN dilakukan dengan tiga tahapan, berikut rinciannya seperti dilansir dari laman resmi KemenPAN RB. Terkini

DPRD Kota Bandung –PEGAWAI negeri sipil PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebentar lagi tidak bisa semena-mena melakukan penyidikan dalam penegakan peraturan daerah perda. Pasalnya, DPRD Kota Bandung telah mengesahkan Perda Penyidik Pegawai Negeri Sipil PPNS pada Paripurna, kemarin 29/4. Poin penting dalam regulasi tersebut, setiap PPNS tidak boleh sembarangan melakukan penyidikan tanpa dilengkapi tanda pengenal. Artinya, setiap operasi penegakan Perda yang menyertakan PPNS harus dilengkapi Kartu Tanda Pengenal PPNS KTPPNS. ’’Jadi kalau ada operasi penegakan Perda, tanyakan keberadaan KTPPNS ini. Jika dalam tim itu tidak membawa bisa dikatakan ilegal,” kata Ketua Ketua Pansus 3 DPRD Kota Bandung Ade Fahroroji, yang sudah merampungkan pembahasan Raperda PPNS dan disetujui menjadi Perda. Dalam penilaian politikus Hanura tersebut, keberadaan KTPPNS wajib mengingat kartu ini menjadi semacam sertifikasi penyidik formal yang diakui negara. Untuk mendapatkan KTPPNS, seorang PNS harus mengikuti pendidikan penyidik PNS dan mendapatkan sertifikasi oleh Kemenkumham. ’’Jadi jabatan PPNS ini jabatan professional yang ditegaskan Kemenkumham,” terang Ade. Ade menjelaskan, dalam Perda PPNS ditegaskan posisi PPNS dalam birokrasi Pemkot Bandung. Beberapa Pasal 2 menekankan fungsi PPNS melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui kepala SKPD masing-masing dengan koordinasi pengawas komandan Satpol PP. ’’Dalam operasi penegakan Perda pasti melibatkan Satpol PP dan PPNS, tanpa keduanya anda bisa memertanyakan legalitas penyidik tersebut,” ungkap Ade. Mengenai kondisi PPNS di Pemkot Bandung, anggota Pansus 3 DPRD Kota Bandung Dudy Himawan menginformasikan saat ini ada sekitar 97 PPNS yang tersebar di setiap SKPD. Namun dari jumlah tersebut, hanya 27 PPNS yang berhak melakukan penyidikan. Sementara guna penambahan personil petugas penyidik masih harus mengikuti pendidikan PPNS di Kemenkumhan dan sisa personil yang tidak bisa melaksanakan tugas selain akan memasuki masa pensiun juga harus memperbaharui KTPPNS yang sudah habis masa berlakunya. ’’Namun jumlah yang ada saya rasa masih kurang melihat banyaknya pelanggaran Perda di Kota Bandung. Setidaknya harus ada 250 personil PPNS di Pemkot Bandung. Itu akan ideal dengan permasalahan yang dihadapi,” terang politikus Partai Nasional Demokrat tersebut. Kota Bandung, telah secara rutin melakukan kegiatan penegakan perda. Kegiatan penegakan perda itu dilakukan melalui operasi yustisi yang ditindaklanjuti dengan sidang penuntutan pelanggaran perda tersebut. Meski telah terjalin hubungan sinergi antara pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil PPNS, Kesatuan Polisi Pamong Praja, Kejaksaan negeri, Pengadilan Negeri dan Koordinator Pengawas PPNS Polrestabes Bandung, kata Dudy, namun terjadi ketidakseimbangan antara jumlah pelanggaran perda dengan jumlah pejabat PPNS. Melihat kondisi tersebut, maka perlu ditingkatkan kompetensi PPNS yang ada. Peningkatan kompetensi PPNS dapat melalui bimbingan teknis pemberkasan dengan pendampingan oleh koordinator pengawas yang berpengalaman. Terkait tugas penyidikan yang akan diemban Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil ke depan, membutuhkan tanggung jawab lebih, dalam penilaian Dudy, hal tersebut dikarenakan pertumbuhan kota Bandung, yang demikian pesat, tentu membawa dampak pada timbulnya berbagai permasalahan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, perlu diambil langkah antisipasi dalam menyiapkan aparatur yang terampil dan berwawasan luas dalam bidang penyelidikan. Kegiataan pembinaan, diharapkan mampu mencetak aparatur terampil dan berwawasan luas terutama dalam bidang penyelidikan. ’’Dalam pertumbuhan Kota Bandung saat ini, PPNS sangat dibutuhkan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas,” tegas Dudy. Sehingga, keterampilan PPNS selain sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, juga keahliannya harus digunakan untuk menindak para pelanggar perda. Untuk PPNS dalam melakukan penyusunan rencana operasi yustisi, penegakan perda, serta pemberkasan hasil penyidikan perlu dilakukan oleh pejabat yang benar-benar memahami aturan. ’’Penegakan peraturan daerah dapat dilakukan secara maksimal, dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah,’’ imbuh Dudy. edy/adv

pns bandung tanpa sensor